pp 82 tahun 2012. Peraturan Pemerintah (PP) NO. pp 82 tahun 2012

Sejak PP 82/2012 diberlakukan 6 tahun yang lalu, iklim usaha industri DC di Indonesia meningkat pesat lebih dari 20% dari hanya USD 160 juta (2012) menjadi USD 1. Transaksi. 2014 No. on October 12, 2012 THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, signed, DR. id – PP Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. SK KMA NOMOR 140/KMA/SK/VII/2023. BPSDA. STATUTE BOOK OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 189 OF. -82-Tahun-2001(1). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian . (PP) NO. Tujuan dari dibentuknya LSK tesebut adalah demi perlindungan konsumen dalam. (PP) NO. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012. (PP) NO. (PP) NO. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS. Kembali ke tampilan lama. Jl. com, JAKARTA -- Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang membebaskan penempatan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan PP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji. PP dan Kepres. Perpres Nomor 82 Tahun 2019. Peraturan Menteri Keuangan. Kini, revisi PP tersebut sudah berada di Sekretaris Negara (Setneg) untuk tahap sinkronisasi sebelum disahkan oleh Presiden. PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 335, LL SETNEG : 6 HLM. PP 2007. Semua Tentang “Kedaulatan Negara” Meski beberapa kali tertunda, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo bersikukuh untuk melanjutkan rencana Revisi PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). (PP) NO. 39, LN. TENTANG. 4, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP). KOMINFO/04/2012 tanggal 30 April 2012. PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. INFORMASI. ID – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) masih dalam tahap penyelesaian oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 82/2012 pemerintah merancang ketentuan baru dimana penyimpanan lokalisasi data diatur berdasarkan klasifikasi data elektronik yang terbagi ke dalam. Adapun rakor kali ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Perbuatan hukum di sini sangatlah luas, untuk itu ruang lingkupnya dapat dilihat dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang. go. dengan rahmat tuhan yang maha esa . bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan. Oleh sebab itu, ia berharap ada kajian mendalam terkait keamanan data pribadi masyarakat, sebagaimana diatur dalam PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) ini. “Dengan adanya aturan ini, market value dan pertumbuhan internet Indonesia berkembang menjadi terbesar se-Asia Tenggara,” kata Kristiono. 189, 2012 KOMUNIKASI. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. “Sebelumnya BPJAMSOSTEK hanya memberikan manfaat sebesar Rp12 juta. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 2012. NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Jurnal. Berlaku: 23 Februari 2012; Sembunyikan. UU no 29/2004;UU no 11/ 2008 ; UU no 36 /2009 ; PP 82 tahun 2012 ; PP 46 tahun 2014 ttg SIK. 1, LN. 303, LL SETNEG : 3 HLM. PP No. 12 tahun 2008; UU No. com, Jakarta - Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), memasuki tahap akhir. U. Wahidin Raya No. NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 154, TLN No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. Inilah Update Revisi Baru PP 82 PTSE. 17 PP 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Tutup Menu CariPenghasilan Berupa Bunga Obliasi (dan PP Perubahannya) § PP No 94 Th 2010 ttg Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan § PP No 74 Th 2011 ttg Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan § PP No 1 Th 2012 ttg Pelaksanaan UU 8 Th 1983 ttg PPn Barang dan Hasa. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan. Wahidin Raya No. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) UU UTE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 53 Ayat (2) PP 82/2012, Digital Signature memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan. ID : 57 HLM. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. 82 ini segera dirampungkan. 1 Jakarta Pusat Alamat Surel : [email protected]. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (PP) NO. Pejabat Pengundangan. 11:25:00 | 22 Okt 2019. b. 82/2012). : bahwa dalam rangka perluasan pemberian. Judul. METADATA PERATURAN. Nomor. Aturan ini dianggap memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang mengoperasikan PSTE dalam kegiatan. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pendaftaran sistem elektronik bagi Instansi Penyelenggara Negara. Telset. GO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun Peraturan Menteri Keuangan, 82/PMK. Sementara itu asosiasi industri juga bersikukuh agar revisi tersebut. T. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Mengingat : 1. NOMOR 82 TAHUN 2013 TENTANG MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298); 8. Menteri Rudiantara mengungkapkan dalam rakor tersebut berbicara mengenai banyak hal, salah satunya adalah usulan untuk merevisi PP Nomor 82 Tahun 2012. Peraturan Daerah. Salah satunya dalam hal pendaftaran peserta, dimana BPJS Kesehatan wajib mengembangkan sistem untuk mempermudah akses. 6708, jdih. Indonesia, Pemerintah Pusat. +6221-79192519PP Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik T. METADATA PERATURAN. id. Nomor Peraturan. Hubungi kami melalui Facebook fb. METADATA. Sier. Tipe Dokumen. 24, LL SETKAB : 8 HLM. Selengkapnya unduh Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan. 2. PP NO. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. One Reply to “Review Singkat Peraturan Pemerintah No. Siaga II No. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. SETNEG. Dalam draft revisi PP 82 tahun 2012, pemerintah membagi klasifikasi data elektronik menjadi tiga yakni Data Strategis, Berisiko Tinggi dan Berisiko Rendah. Perihal : Konferensi Pers Tanggapan MASTEL atas Rencana Pemerintah Merevisi PP 82 Tahun 2012. Revisi yang sudah diwacanakan sejak awal 2016 tersebut sudah memasuki babak akhir, yaitu tahap sinkronisasi di Sekretaris Negara (Setneg) sebelum disahkan oleh Presiden. Dirjen Aptika memaparkan latar belakang Revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Peraturan Pemerintah (PP) NO. Kini, revisi PP tersebut sudah berada di Sekretaris Negara (Setneg) untuk tahap sinkronisasi sebelum disahkan oleh Presiden. Judul. Untuk melaksanakan ketentuan. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengelolaan Nama Domain dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 2/8/2023 tentang Hasil Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Panitera Muda Tata Usaha Negara dan Panitera Pengganti Kamar Agama dan Tata Usaha Negara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 20234. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tipe Dokumen. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2019. 82 tahun 2012 (“PP 82/2012“) tentang subjek yang sama (“PP. Sistem. Indonesia, Pemerintah Pusat. PERGUB NOMOR 82 TAHUN 2014: Download: Penjelasan Atas Perda 1 Tahun 2014: Download: PERGUB NO 251 TAHUN 2015:. NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. U. Permen No. NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK I. Jakarta : Presiden Republik Indonesia. PP Nomor 4 Tahun 2014 . 5751, LL SETNEG : 7 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan KorupsiPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Padahal pada aturan PP 82 tahun 2012 menyebutkan lokasi pusat data bagi PSE wajib terletak di Indonesia. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan. 3907, LL SETNEG : 62 HLM. 82, LN. METADATA PERATURAN. Aspek Transformasi Digitial. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PRESIDEN: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 82: Tahun: 2021: Tentang: PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN: Tempat Penetapan: JakartaNOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4 Tahun 2016. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraPP No. Pemberian Tunjangan Hari. U. File Peraturan perka 82 tahun 2011 OTK perwakilan BKKBN prov. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL 14 DESEMBER 2001. NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PP Nomor 82 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan. idPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP 82 Tahun 2012 tentang. LAMPIRAN: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL : 14 Desember 2001. LAMPIRAN PP NOMOR 82 TAHUN 2001 . 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Traksaksi Elektronik (“PP 82/2012”), sebagai pelaksana Undang-Undang No. Beleid ini mulai berlaku sejak 12 Oktober lalu. Permentan 41 tahun 2012 ttg Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingk Kementan; PP 61 tahun 2010 ttg Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 ttg KIP; PP 82 tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik UU No 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi. Permen No. pdf Status Akhir-kembali. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraPasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Diubah dengan : PERPU No. Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. : 46 Tahun 1995 II- 5. pdf. PP 71 tersebut merupakan pengganti dari PP Nomor 82 Tahun 2012. Saat ini, disampaikan oleh Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, dokumen revisi PP 82 sudah tahap sinkronisasi, di mana. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR: T. Upload jurnalkomputercom. Daftar Isi. 115, tahunPeraturan Pemerintah (PP) No. 2013 No.